Kajari beserta Ketua IAD Daerah Aceh Barat Daya Temu Ramah dengan Pemerintah Kabupaten dan unsur Forkopimda Aceh Barat Daya
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melaksanakan Peusijuk dan Temu Ramah dalam rangka sambut tugas pejabat baru Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, Kardono, S.H., M.H.
Kegiatan ini berlangsung di Halaman Pendopo Bupati Aceh Barat Daya, Kamis (29/1/2025) dan turut dihadiri oleh unsur Forkopimda beserta Istri, Anggota DPRK, seluruh SKPK di Kabupaten setempat.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, Kardono, S.H., M.H., didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Daerah Aceh Barat Daya, Ny. Dewi Kardono, mengucapkan terima kasih atas penyambutan adat yang diberikan.
“Peusijuk ini sebagai bagian dari tradisi yang sangat mulia di daerah Aceh Barat Daya ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Forkopimda yang telah berhadir malam ini, dan selalu berkomitmen untuk menjaga penegakan hukum di Kabupaten Aceh Barat Daya”, ujar Kardono.
Peusijuk dan Temu Ramah ini turut dihadiri oleh Plt. Kasi Intelijen, Kasi PAPBB dan Kasubbag Pembinaan serta Ibu-Ibu pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Daerah Aceh Barat Daya.
Sementara itu, Bupati Aceh Barat Daya, Safaruddin yang didampingi oleh Ketua PKK Aceh Barat Daya, Ny. Ratna Sari Dewi Safaruddin, mengucapkan selamat datang dan selamat bertuga kepada Kajari Aceh Barat Daya yang baru
“Kehadiran Bapak di Bumoe Breuh Sigupai ini tentu menjadi kebahagiaan sekaligus harapan baru bagi kami semua. Khususnya dalam memperkuat sinergi penegakan hukum yang berkeadilan, profesional, dan humanis di daerah yang kami cintai ini,” kata Safaruddin.
Hubungan yang selama ini terjalin dengan baik antara pemerintah daerah dan institusi kejaksaan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah, mengawal kebijakan publik, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami berharap, di bawah kepemimpinan Bapak Kardono, sinergi tersebut dapat semakin diperkuat, tidak hanya dalam penegakan hukum semata, tetapi juga dalam upaya pencegahan, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pendampingan hukum terhadap pemerintah daerah agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel,” harapnya.
